JAKARTA, NEWSINDONESIA.WEB.ID— Dewan Pimpinan Pusat (DPP) UMKM Nahdliyin Indonesia menetapkan sejumlah target pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) pada 2026, termasuk fasilitasi sertifikasi halal dan Nomor Induk Berusaha (NIB) bagi 100.000 pelaku usaha serta pembiayaan produktif senilai Rp500 miliar.
Ketua Umum DPP UMKM Nahdliyin Indonesia H. Lutfi Hakim Wahid menyampaikan target tersebut dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2026 yang diselenggarakan di Pesantren Luhur Al-Tsaqofah, Jakarta Selatan.
Program tersebut merupakan bagian dari upaya organisasi untuk meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, memperluas akses pembiayaan, serta mendorong pemasaran produk ke berbagai sektor industri.
Selain fasilitasi sertifikasi halal dan NIB, DPP UMKM Nahdliyin Indonesia menargetkan pendirian 38 pusat pelatihan atau Training Center Akademi UMKM Nahdliyin di seluruh pengurus wilayah.
Pusat pelatihan tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengembangkan bisnis, mengelola produksi, dan memenuhi persyaratan legalitas usaha.
Di bidang kewirausahaan, organisasi itu menargetkan lahirnya 10.000 wirausaha muda melalui program Santripreneur. Program tersebut menyasar kalangan pesantren dan masyarakat di berbagai daerah.
Perluas akses pembiayaan
DPP UMKM Nahdliyin Indonesia juga menargetkan fasilitasi pembiayaan usaha produktif senilai Rp500 miliar melalui sejumlah skema, antara lain Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan syariah, dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).
Untuk merealisasikan target tersebut, diperlukan koordinasi dengan lembaga keuangan dan pihak terkait. Penyaluran pembiayaan akan mengikuti ketentuan, persyaratan penerima, serta ketersediaan dana pada masing-masing skema.
Sementara itu, pada sektor pangan, organisasi tersebut menargetkan sedikitnya 5.000 UMKM pangan Nahdliyin dapat terintegrasi ke dalam rantai pasok industri, ritel modern, dan dapur-dapur unit pelayanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Integrasi tersebut diharapkan dapat memperluas pemasaran produk UMKM sekaligus membuka peluang kerja sama dengan pelaku industri dan penyedia layanan pangan.
Pelaksanaan program itu memerlukan kesiapan pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan produksi, standar mutu, keamanan pangan, dan kesinambungan pasokan sesuai ketentuan mitra.
Bangun basis data UMKM
Untuk mendukung pelaksanaan program pemberdayaan, DPP UMKM Nahdliyin Indonesia menargetkan pembangunan basis data digital terpadu yang mencakup satu juta anggota.
Pendataan akan menggunakan pendekatan by name, by address, by product, yaitu berdasarkan nama, alamat, dan produk yang dihasilkan oleh setiap anggota.
Basis data tersebut dirancang untuk memetakan potensi usaha, mengidentifikasi kebutuhan pelaku UMKM, serta mendukung penyaluran program pemberdayaan dan akses pembiayaan agar lebih tepat sasaran.
Melalui pendataan terpadu, organisasi juga menargetkan penguatan kemitraan antara pelaku UMKM dengan lembaga pembiayaan, industri, dan jaringan distribusi.
Kelima agenda tersebut menjadi target program DPP UMKM Nahdliyin Indonesia pada 2026. Capaian setiap program selanjutnya perlu diukur berdasarkan realisasi kegiatan dan data yang dapat diverifikasi.
(Redaksi/AMU)